Mengenal Sanksi Pajak

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah lndonesia memilih menerapkan self assessment system dalam rangka  pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku.

Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewaiiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, di bawah ini akan diuraikan tentang jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya.

Ada 2 macam Sanksi perpajakan,

1.   Sanksi Administrasi yang terdiri dari:

a.   Sanksi Adrninistrasi Berupa Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarannya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari     jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja. Untuk mengetahui lebih laniut, dalam tabel 1 dimuat hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi administrasi berupa denda, bentuk pengenaan denda, dan besarnya denda.

 b. Sanksi Aministrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang paiak. Penghitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk.

Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak/kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Waiib Paiak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi

Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian. Untuk mengetahui lebih ielas mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi bunga dan penghitungan besarnya bunga dalam pajak, pembaca dapat melihat dalam tabel 2

c.   Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang. Untuk lebih jelasnya, hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi berupa kenaikan dan besarnya kenaikan dapat dilihat dalam tabel 3.

2.   Sanksi Pidana

Kita sering mendengar isilah sanksi pidana dalam peradilan umum. Dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana. UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUB tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui.Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun.

Dalam UU Perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab VIII UU KUP sebagai hukum pajak format. Namun, dalam UU Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana. Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, walaupun tidak selalu ada. Hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi pidana dan bentuk sanksinya dapat juga dilihat pada tabel 1.

          Sumber : Indonesian Tax Review

konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply.com

Hak-Hak bagi Wajib Pajak

Kerahasiaan Wajib Pajak

Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Disamping itu pihak lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak, termasuk tenaga ahli, sepert ahli bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan.Â

Kerahasiaan Wajib Pajak antara lain :

- Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;

- Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;

- Dokumen atau rahasia Wajib Pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Namun demikian dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertuils dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Penundaan Pembayaran Pajak

Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak.

Pengangsuran Pembayaran

Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mengangsur pembayaran pajak.

Penundaan Pelaporan SPT Tahunan

Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan baik PPh Badan maupun PPh Pasal 21.

Pengurangan PPh Pasal 25

Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.

Pengurangan PBB

Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab tertentu lainnya serta dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam dan juga bagi Wajib Pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak terutang.

Pembebasan Pajak

Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan/ pemungutan pajak penghasilan.

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Restitusi)

Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

Wajib Pajak dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui dua cara :

Yang Pertama, dengan melalui Surat Pemberitahuan (SPT),

Yang Kedua, dengan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala KPP.

Apabila DJP terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran yang semestinya dilakukan, maka Wajib Pajak berhak menerima bunga 2% per bulan maksimum 24 bulan.

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Di bidang PPN, untuk Barang Kena Pajak tertentu atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN Tidak Dipungut. BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain Kereta Api, Pesawat Udara, Kapal Laut, Buku-buku, perlengkapan TNI/POLRI. Perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu seperti Kawasan Berikat mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut antara lain atas impor dan perolehan bahan baku.

Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai Wajib Pajak Patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh sejak tanggal permohonan.  Perlu diketahui pengembalian ini dilakukan tanpa pemeriksaan.

Pajak Ditanggung Pemerintah

Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah.

Insentif Perpajakan

Di bidang PPN, untuk Barang Kena Pajak tertentu atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN Tidak Dipungut. BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain Kereta Api, Pesawat Udara, Kapal Laut, Buku-buku, perlengkapan TNI/POLRI. Perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu seperti Kawasan Berikat mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut antara lain atas impor dan perolehan bahan baku.

Keberatan

Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan, dan atas keberatan tersebut Direktur Jenderal Pajak akan memberikan keputusan paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat keberatan diterima.

Syarat pengajuan keberatan adalah :

a.Mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat atas SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, dan Pemotongan dan Pemungutan oleh pihak ketiga.

b.Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan menyebutkan alasan-alasan yang jelas.

c.Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.

d.Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan di atas tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

Banding

Apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan Surat Keputusan Keberatan atas keberatan yang diajukannya, maka Wajib Pajak masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dilampiri surat Keputusan Keberatan tersebut. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding. Perlu diketahui bahwa Wajib Pajak yang mengajukan banding harus membayar minimal 50% dari utang pajak yang diajukan banding. Pengadilan Pajak harus menetapkan putusan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima.

Apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruh Banding, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Peninjauan Kembali (PK)

Apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan Putusan Banding, maka Wajib Pajak masih memiliki hak mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.

Pengajuan permohonan PK dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim Pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap atau ditemukannya bukti tertulis baru atau sejak putusan banding dikirim.

Mahkamah Agung mengambil keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan PK diterima.

 

 

http://konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply

Kewajiban Perpajakan bagi Wajib Pajak Badan

Setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka otomatis perusahaan itu mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia. Satu asas penting yang dianut UU pajak kita adalah self assestment, di mana setiap Wajib Pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung sendiri pajak-pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau dalam suatu tahun pajak, kemudian menyetor dan melaporkannya kepada instansi pajak yang berwenang. Apabila Wajib Pajak melalaikan kewajiban yang dibebankan di pundaknya, sudah pasti akan timbul sanksi-sanksi yang dikenakan secara berjenjang, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Secara umum ada tiga kelompok kewajiban pajak yang wajib dilaksanakan oleh setiap Wajib Pajak, yaitu:

  1. Kewajiban pajak sendiri (seperti PPh Pasal 25/29);
  2. Kewajiban memotong atau memungut (pot/put) pajak atas penghasilan orang lain (misalnya: PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, dan PPh Final); dan
  3. Kewajiban memungut PPN dan atau PPn BM (jika ada) yang khusus berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Kewajiban Wajib Pajak Badan umumnya meliputi seluruh jenis pajak, baik atas pajak sendiri, pemotongan/pemungutan pajak atas penghasilan pihak lain, maupun pemungutan PPN dan atau PPnBM (jika ada), tergantung dari bentuk badan, jenis usaha yang dilakukan, serta status Wajib Pajak yang bersangkutan.

Jenis-jenis pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak Badan secara umum bisa diuraikan sebagai berikut:

1. PPh Pasal 21/Pasal 26

Yaitu PPh yang wajib dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima atau diperoleh orang pribadi, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UU PPh.

Wajib Pajak Badan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut maupun penghasilan orang pribadi lainnya, seperti tenaga ahli, yang dibayar atau terutang oleh perusahaan. Dalam hal terdapat pembayaran penghasilan, yang termasuk objek PPh Pasal 21, kepada orang pribadi yang berstatus WP luar negeri, PPh yang dipotong mengacu pada ketentuan Pasal 26 UU PPh atau berdasarkan tax treaty.

Kewajiban PPh Pasal 21/Pasal 26 yang harus dilaksanakan, meliputi:

  • SPT Masa PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 pada setiap Masa Pajak

Merupakan pelaporan atas PPh Pasal 21 yang telah dihitung dan disetor oleh Wajib Pajak Badan, yang terutang pada setiap masa pajak. PPh Pasal 26 yang terutang atas pembayaran kepada orang pribadi yang berstatus Wajib Pajak Luar Negeri juga wajib dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 21. Pada dasarnya, PPh Pasal 21 yang dilaporkan dalam SPT Masa merupakan angsuran atau pajak dibayar di muka untuk PPh Pasal 21 yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan.

  • SPT Masa PPh Pasal 21 pada Akhir Tahun Pajak

Merupakan pelaporan atas PPh Pasal 21 yang telah dihitung dan dilunasi pada suatu tahun pajak, termasuk PPh Pasal 26 yang terutang atas penghasilan orang pribadi berstatus WP luar negeri. SPT Masa PPh Pasal 21 untuk Akhir Tahun Pajak sebenarnya merupakan penghitungan ulang atas PPh Pasal 21 yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21  untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember. Bisa jadi, pada SPT Masa PPh Pasal 21 pada akhir tahun nantinya timbul kurang bayar, atau lebih bayar, atau mungkin juga nihil (PPh Pasal 21 yang sudah disetor sama dengan PPh Pasal 21 yang terutang).

2.    PPh Pasal 23

Yaitu PPh yang dipotong atas penghasilan berupa dividen, royalty, bunga, hadiah dan penghargaan selain yang telah dikenakan PPh Pasal 21, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, serta imbalan jasa sehubungan dengan jasa-jasa seperti jasa teknik, jasa manajeman, jasa konsultan, dan jasa lain, yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 23 UU PPh.

3.     PPh Pasal 26

Yaitu PPh yang dipotong atas penghasilan berupa dividen; bunga; royalti; sewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta; imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan; serta pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang diterima/diperoleh WP luar negeri. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 26 UU PPh.

Penghitungan dan penyetoran PPh Pasal 26 sebaiknya tetap dilakukan secara tersendiri, meskipun untuk pelaporannya digabungkan dengan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23, tergantung pada jenis objek pajaknya serta penerima penghasilannya;

  • Jika objek pajaknya cenderung sama dengan PPh Pasal 21 dan penerima penghasilannya adalah orang pribadi berstatus WP luar negeri, maka pelaporannya melalui SPT Masa PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26;
  • Jika penerima penghasilannya berbentuk badan dan berstatus WP luar negeri, pelaporannya melalui SPT Masa PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26.

3.      PPh Final

Yaitu PPh yang dipotong atas jenis penghasilan tertentu atau jenis usaha tertentu yang diatur secara khusus (special treatment) melalui peraturan pemerintah. Misalnya, PPh Final atas persewaan tanah dan atau bangunan. Jadi, seandainya Wajib Pajak Badan menyewa gedung dari pihak lain untuk dipergunakan sebagai kantor, maka Wajib Pajak Badan wajib memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Final yang terutang atas sewa kantor tersebut.

4.      PPh Pasal 25

Yaitu pembayaran angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk setiap bulan. Besarnya PPh Pasal 25 yang wajib disetor setiap bulan dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 25 UU PPh beserta ketentuan pelaksanaannya.

5.      PPh Pasal 29

Yaitu kewajiban untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang pada akhir tahun pajak, dengan memperhitungkan kredit pajak berupa angsuran PPh Pasal 25 yang telah disetor setiap bulan dan PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain.

6.      PPN

Yaitu pemungutan pajak atas penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di dalam Daerah Pabean, yang meliputi suatu masa pajak. Dalam hal BKP tergolong barang mewah, terdapat Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) yang juga terutang sesuai ketentuan UU yang berlaku.

Pembukuan

Sebagai titik awal pembuktian kebenaran penghitungan pajak, pembukuan mempunyai peranan yang sangat penting. Tanpa pembukuan, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti berapa besarnya pajak yang sebenarnya terutang di perusahaan tersebut.

Sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU KUP diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Sesuai dengan definisi yang diberikan oleh UU KUP, pembukuan dilakukan sekurang-kurangnya untuk memperoleh informasi mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Dengan diterapkannya sistem self assessment, Wajib Pajak dituntut kesiapannya baik dari segi pengetahuan pajak maupun teknis administrasi. Sehingga apabila Wajib Pajak tidak atau lalai dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang menjadi tanggung jawabnya, maka Wajib Pajak bisa terkena sanksi perpajakan. Oleh karena itu Wajib Pajak perlu memperhatikan dan berhati-hati dengan kewajiban pajaknya. Wajib Pajak seharusnya dapat menyusun suatu manajemen pajak yang baik, artinya mengusahakan agar pajak yang dibayar menjadi kecil atau menghindari pengenaan pajak yang tidak seharusnya atau menghindari pengenaan sanksi perpajakan. Manajemen pajak harus dilakukan secara legal atau tidak melanggar aturan pajak.

Sanksi Perpajakan yang terkait dengan Pelaporan dan Penyetoran Pajak:

1. Denda Administrasi (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007), dalam hal :

SPT tidak disampaikan atau disampaikan melebihi batas waktu:

  • Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
  • Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya
  • Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

2. Bunga (Pasal 9 (2a) dan (2b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007), dalam hal :

Atas pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Masa/Tahunan Pajak Penghasilan yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Masa/Tahunan dikenakan Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa/Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

3. Kenaikan (Pasal 13 ayat 3 dan Pasal 13A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007), yaitu dalam hal:

- SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran sanksinya berupa kenaikan sebesar 50% (untuk PPh Badan/Orang Pribadi), 100% (untuk PPh Pemotongan/Pemungutan), 100% (untuk PPN) dari jumlah pajak yang kurang/tidak dibayar.

- Karena kealpaan, SPT tidak disampaikan atau disampaikan tapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang pertama kali, wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui SKPKB.

4. Sanksi Pidana:

a. Karena kealpaan, SPT tidak disampaikan atau disampaikan tapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. (Pasal 38 Undang-Undang 28 Tahun 2007)

b. Karena sengaja, SPT tidak disampaikan atau disampaikan tapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (Pasal 39 Undang-Undang 28 Tahun 2007)

http://konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply

Pengertian-Pengertian dalam Ketentuan Umum Perpajakan

Pajak

Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak

Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Pengusaha

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

PENDAFTARAN UNTUK MENDAPATKAN NPWP

-

Berdasarkan sistem self assessment setiap WP wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) / Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, untuk diberikan NPWP.

-

Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

-

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

-

Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bukan berikutnya.

-

WP orang pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP.

PELAPORAN USAHA UNTUK PENGUKUHAN PKP

-

Pengusaha yang dikenakan PPN, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP.

-

Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha tersebar di beberapa tempat, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, juga wajib mendaftarakan diri ke KPP di tempat kegiatan usaha dilakukan.

-

Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP.

-

Pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya.

TEMPAT PENDAFTARAN WP TERTENTU & PELAPORAN BAGI PENGUSAHA TERTENTU

-

Seluruh Wajib Pajak BUMN dan Wajib Pajak BUMD di Wilayah DKI Jakarta di KPP BUMN;

-

Wajib Pajak PMA yang Tidak Go Public di KPP PMA Kecuali yang Telah Terdaftar di KPP Lama dan Wajib Pajak PMA di Kawasan Berikat dengan Permohonan Diberikan Kemudahan Mendaftar di KPP Terdaftar;

-

Wajib Pajak Badan dan Orang Asing di KPP Badora;

-

Wajib Pajak Go Public di KPP Perusahaan Masuk Bursa (Go Public) Kecuali Wajib Pajak BUMN/BUMD serta Wajib Pajak PMA yang Berkedudukan di Kawasan Berikat;

-

Wajib Pajak BUMD di Luar Jakarta di KPP Setempat;

-

Untuk Wajib Pajak BUMN/BUMD, PMA, Badora, Go Public di Luar Jakarta, Khusus PPh Pemotongan/Pemungutan dan PPN/PPnBM di Tempat Kegiatan Usaha atau Cabang.

FUNGSI NPWP

-

sebagai sarana dalam administrasi perpajakan

-

tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;

-

menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan;

Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak;

FUNGSI PENGUKUHAN PKP

-

Pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP di bidang PPN dan PPnBM

-

Sebagai identitas PKP yang bersangkutan.

-

Pemenuhan kewajiban PPN dan PPnBM.

PENERBITAN NPWP SECARA JABATAN

KPP dapat menerbitkan NPWP dan Pengukuhan PKP secara jabatan apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, bila berdasarkan data yang dimiliki DJP ternyata WP memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP atau PKP.

SANKSI YANG BERHUBUNGAN DENGAN NPWP & PENGUKUHAN PKP

Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP, sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

http://konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply


FAQ Stamp Duty

 

WHAT IS THE SUBJECT OF STAMP DUTY?
   
The documentation subject to stamp duty is described as follows:
   
1. Agreement or other letter which is made for the purpose of documentation of the fact, action, or civil nature;
   
2. notarial deeds including their copies;
   
3. the official land registry (PPAT deeds) including the copies;
   
4. a letter describing the money more than Rp1.000.000,00 which stipulates the following:
   
  - the receipt of receiving money;
   
  - the statement of bank account
   
5. financial instruments such as money order, promissory note, IOU, and check with a nominal value exceeding Rp1.000.000,00
   
WHAT IS DUE DATE FOR STAMP DUTY?
   
1. the due date for document made by one party is the time when the document is delivered;
   
2. the due date for document made by more than one party, is the time when the document is complete;
   
3. the due date for document drawn up overseas is time when the document is used in Indonesia.
   
HOW TO PAY MY STAMP DUTY?
   
1. Use of stamp;
2. Use of stamped paper;
3. Use of stamping machine.
   
WHAT IS THE TARIFF OF STAMP DUTY?
   
1. For the document with the nominal amount not exceeding Rp250.000,00 is not subject to stamp duty.
   
2. For check, bank notes, stock with the nominal value not more than Rp1.000.000,00 and the document with the nominal value more than Rp250.000,00 but not exceeding Rp1.000.000,00, the tariff is Rp3.000,00.
   
3. For stock with the nominal value exceeding Rp 1.000.000,00 the tariff is Rp6.000,00.

 

 

konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply


FAQ Acquisition Duty Of Land And Building

 

WHAT IS THE TAX OBLIGATION RELATED TO ACQUISION OF LAND AND BUILDING?
   
The acquisition of right on land and/or building is subject to Acquisition Duty of Right on Land and Building payable by the buyer.
   
WHAT IS THE TAXABLE OBJECT?
   
Taxable object shall be an acquisition right on land and/or building.
   
WHAT IS THE DEFINITION OF ACQUISION?
   
The definition of acquisition of right on land and/or building includes transfer of right due to:
   
- Buying;
- Bartering;
- Granting;
- Bequeathed granting
- Inheritance;
- Contribution to a company or other legal entity;
- Separation of right causing transfer of right
- Buyer determination in auction;
- Judge order which has a definite court verdict;
- Merger;
- Consolidation;
- Business expansion;
- Gift;
- Conferral of new right due to: continuation of releasing of right;
- Others
   
WHAT IS THE DEFINITION OF RIGHT ON LAND?
   
The definition of right on land includes:
   
- Ownership right;
- Right to cultivate;
- Right to build;
- Right to utilize;
- Ownership right on apartment;
- And development right
   
WHAT IS THE RATE OF THE ACQUISION DUTY OF RIGHT ON LAND AND BUILDING?
   
The rate is 5%.

 

 

konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply


 

 

FAQ Land And Building Tax

WHAT IS THE DEFINITION OF LAND AND BUILDING ACCOURDING TO THIS LAW?
   
Land means the earth surface and earth body to be found underneath; Building means any technical construction planted into or attached to the earth and/or water permanently;
   
WHO IS THE TAXABLE PERSON FOR LAND AND BUILDING TAX?
   
The Taxable Person is an individual or an entity who owns a right over the land and/or obtains benefits from it, and/or owns, control and/or obtains benefits from a building.
   
WHAT IS THE BASE OF LAND AND BUILDING TAX?
   
The base of Land and Building Tax is sales value, which is defined as the average price obtained from an arm’s length sale and purchase transaction. Should there not be any such transaction, the taxable sales value is determined by a comparison of price with another object of the same kind, or the new acquisition value, or a substitute taxable sales value.
   
WHAT IS THE TIME TO PAY LAND AND BUILDING TAX?
   
Land and Building Tax should be paid at the latest 6 months after the date of receipt of the Tax Notice by a taxpayer.
 

Land and/or Building Tax is generally imposed on land and/or buildings (tax object). Starting from 1 January 2010, Land and/or Building Tax is now regulated under Local Tax and Retribution Law (previously was regulated under Land and/or Building Tax Law).  The old Land and/or Building Tax Law is still effective until 31 December 2013 until a Land and/or Building Tax regulation is issued by the Local Government.

 

konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply



 

FAQ Value Added Tax

 
WHAT IS VAT?
 
According to article 4 the Law Number 42 of the year of 2009, VAT is the tax imposed on:
a. the delivery of Taxable Goods within the Customs Zone by an entrepreneur;
b. the import of Taxable Goods;
c. the rendering of Taxable Services within the Customs Zone by an entrepreneur;
d. the use within the Customs Zone of Intangible Taxable Goods from outside the Customs Zone;
e. the use within the Customs Zone of Taxable Services from outside the Customs Zone;
f. the export of Tangible Taxable Goods by a Taxable Entrepreneur;
g. the export of Intangible Taxable Goods by a Taxable Entrepreneur; and
h. the export of Taxable Services by a Taxable Entrepreneur.
 
WHAT IS A TAXABLE PERSON FOR VAT PURPOSES?
 
Taxable Person for VAT purposes is a Firm which supplies Taxable Goods and or renders Taxable Services according to the VAT Law, excluding small firms with a turnover not exceeding a limit determined by the Minister of Finance Decree. However, small firms may choose to be determined as Taxable Person for VAT purposes.
 
WHAT IS A FIRM?
 
Firm is an individual or an entity, which in the business of produces goods, imports goods, exports goods, engages in trading activities, utilizes intangible goods obtained from outside the Customs Area, provides business services, or utilizes services obtained from outside the Customs Area.
 
WHAT IS TAXABLE GOODS?
 
Taxable Goods are goods, which according to their nature and legal status are movable, or immovable, and intangible assets, which are subject to VAT.
 
WHAT IS GOODS WHICH ARE NOT SUBJECT TO VAT?
 
Types of goods which are not subject to VAT are:
a. goods produced from mining or from drilling that are extracted directly from the source;
b. basic commodities vital to the general public;
c. food and beverages served at hotels, restaurants, cafés, food stalls and so forth, including food and beverages whether consumed on the premises or not, including food and beverages delivered by catering businesses; and
d. money, gold bars and commercial papers.
 
WHAT IS TAXABLE SERVICE?
 
Taxable Services are any service activity under a contractual agreement or legal arrangement to make the goods, facilities or rights, available to use. Including services provided base on order or request, in which the material is provided by the customer.
 
WHAT IS SERVICES WHICH ARE NOT SUBJECT TO VAT?
 
Types of services which are not subject to VAT are:
a. medical health care services;
b. social services;
c. postal services using stamps;
d. financial services;
e. insurance services;
f. religious services;
g. educational services;
h. artistic and entertainment services;
i. non-commercial broadcasting services;
j. public transportation services on land and water as well as domestic air transportation services that are an inseparable part of foreign air transportation services;
k. employment services;
l. hotel services;
m. services provided by the government in respect of carrying out general administration;
n. parking space provision services;
o. public telephone services using coins;
p. money transfer services using postal money orders; and
q. catering services.
 
WHAT IS THE TAX BASE FOR VAT?
 
Tax base for VAT is the Sales Price or Import Value or Export Value, or such other value as may be determined by the Minister of Finance Decree, to be used as the basis for calculating the tax.
 
WHAT IS SALES TAX ON LUXURY GOODS?
 
Sales Tax on Luxury Goods shall be imposed on:
a. a supply of Taxable Goods categorized as Luxuries by a Firm, which produces the goods within the Customs Area in the course of business or work;
b. the importation of Taxable Goods categorized as Luxuries.
Sales Tax on Luxury Goods imposed at the supply of the Taxable Goods categorized as Luxuries by the Firm producing them, or at the time of import.
 
WHERE TO REGISTER AS A TAXABLE PERSON?
 
Taxpayer should register at the place of residence, domicile or business s or such other place as determined by the Director General of Taxes, where tax should be pay.
The Director General of Taxes, upon written request, may determine one place or more as the place where tax should be pay.
 
IS THERE ANY EXEMPTION FOR REGISTRATION?
 
Small firms with a turnover not exceeding a limit determined by the Minister of Finance Decree are exempted from the obligation to register business for VAT purpose.
According Regulation of the Minister of Finance Number 68/PMK.03/2010, small firms are those with the turnover in a book year are not exceeding Rp.600.000.000,- supply taxable goods and render taxable services.
But small firms may choose to be determined as a Taxable person for VAT purposes even though their turnover does not exceed the limit describe in the ministerial decree.
Once the small firms choose to be confirmed as a taxable person for VAT purposes, all the obligation of taxable person should be fulfilled.
May be cancelled upon a written request
 
WHAT IS THE RULE TO CENTRALIZE THE PLACE OF VAT PAYABLE?
 
According to Regulations of General Director of Tax Number PER-19/PJ/2010, taxpayer may request one or more places to be tax payable place for VAT purpose. If a VAT centralization (i.e. choosing one place) is desired, an application should be submitted not later than three months before the commencing of the centralization.
 
WHAT IS THE RULE IF THE GOODS, WHICH HAVE ALREADY IMPOSED BY VAT AND SALES TAX ON LUXURY GOODS, ARE RETURNED BY THE BUYER?
 
Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods paid on the supply of Taxable Goods, which are subsequently returned, may be deducted from Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods in the Taxable Period in which the aforesaid Taxable Goods are returned, according to procedures determined by the Minister of Finance.
 
WHAT IS THE TAX RATE FOR VAT AND SALES TAX ON LUXURY GOODS?
   
a. The Value Added Tax rate is 10% (ten percent).
b. The Value Added Tax rate on the export of Taxable Goods is 0% (zero percent).
c. The rates of Sales Tax on Luxury Goods are between 10% (ten percent) and 75% (seventy-five percent) depending on types of goods.
d. On the export of Taxable Goods categorised as Luxuries, the Sales Tax on Luxury Goods is 0% (zero percent).
 
WHEN DO I HAVE TO FILE VAT RETURN?
 
VAT return should be submitted on monthly basis. Due date for filing VAT return is End of The Following Month. There is no annual VAT return.
Failure to comply with the filing deadline will be subject to an administrative sanction of Rp500,000.
 
WHAT IS THE MECHANISM TO CALCULATE THE VAT?
   
a. Value Added Tax payable shall be calculated by multiplying the tax rate by the Tax Base.
b. Input Tax in one Taxable Period is credited against Output Tax for the same Taxable Period.
c. In case there is no Output Tax has in one Taxable Period, Input Tax may still be credited.
d. In case within a specific Taxable Period, Output Tax is greater than input Tax, the difference is Value Added Tax, which should be paid by taxable Person for VAT purposes.
e. In case within a specific Taxable Period, creditable Input Tax exceeds output tax, the difference is surplus tax, which may be refunded or credited in the next Taxable Period.
f. In case within a specific Taxable Period, a Taxable Person for VAT purposes conducts both taxable and non-taxable supply, insofar as the amount of taxable supply can be identified exactly from the bookkeeping, the amount of creditable Input Tax shall be the Input Tax related to the taxable supply.
g. In case within a specific Taxable Period, a Taxable Person for VAT purposes conducts both taxable and non-taxable supply and insofar the as amount of Input Tax related to the taxable supply can not be identified exactly from the bookkeeping, the amount of Input Tax which may be credited against taxable supply shall be calculated by using guidelines for crediting Input Tax determined by the Minister of finance Decree.
h. The amount of Input Tax which may be credited by a Taxable Person for VAT purposes who pays Income Tax by using deemed profit governed by Law Number 7 of 1983 on Income Tax as amended by Law Number 36 of 2008, may be calculated by using guidelines for crediting Input Tax determined by the Minister of Finance.
 
IS THERE ANY CONDITION THAT INPUT TAX CANNOT BE CREDITED?
 
Input Tax may not be credited for costs incurred for:
a. the acquisition of Taxable Goods or Taxable Services before a firm is registered as a Taxable Person for VAT purposes;
b. the acquisition of Taxable Goods or Taxable Services which do not have direct connection with a firm’s business activities;
c. the acquisition and maintenance of motor vehicles, cars, jeeps, station wagons, vans, and “combi” vehicles, except the vehicles used as merchandised or hired goods;
d. the utilization of intangible Taxable Goods or Taxable Services from outside the Customs Area prior to confirmation as a Taxable Person for VAT purposes;
e. the acquisition of Taxable Goods or Taxable Services of which proof of tax is in form of a simple Tax Invoice;
f. the acquisition of Taxable Goods or Taxable Services of which Tax Invoice fails to meet the provisions referred to in paragraph (5) of Article 13 of the VAT Law;
g. the utilization of intangible Taxable Goods or Taxable Services from outside the Customs Area for which Tax Invoice fails to meet the provisions referred to in paragraph (6) of Article 13 of the VAT Law;
h. the acquisition of Taxable Goods or Taxable Services of which Input Tax is collected under the issuance of a tax assessment;
i. the acquisition of Taxable Goods or Taxable Services of which Input Tax is not reported in the Value Added Tax Return, which is found when the Return is audited by the tax office;
 
IS THERE ANY CHANCE TO CREDIT THE INPUT TAX IN THE OTHER PERIOD?
 
Creditable Input Tax that has not been credited against Output Tax for the same Taxable Period, may be credited in subsequent Taxable Period, not later than the third month following the end of the Taxable Period concerned, provided it has not been charged as a cost and has not been tax audited.
 
WHAT IS THE MECHANISM OF SALES TAX ON LUXURY GOODS?
 
Sales Tax on Luxury Goods payable shall be calculated by multiplying the tax rate by the Tax Base.
Sales Tax on Luxury Goods, which is paid on the acquisition, or importation of Taxable Goods categorized as Luxuries, may not be credited against either Value Added Tax or Sales Tax on Luxury Goods withheld according to the Law.
A Taxable Person for VAT purposes who exports Taxable Goods categorized as Luxuries may request refund on the Sales Tax on luxury Goods paid on the acquisition of the exported Taxable Goods concerned.
 
WHEN IS THE VAT PAYABLE?
   
1. Tax shall be payable at the time of:
  a) supply of Taxable Goods;
  b) import of Taxable Goods;
  c) rendering of Taxable Services;
  d) utilization of intangible Taxable Goods obtained from outside the Customs Area;
  e) utilization of Taxable Services obtained from outside the Customs Area; or
  f) export of Taxable Goods.
2. If payment is received before supply of Taxable Goods, rendering of taxable Services, the utilization of intangible Taxable Goods or the utilization of Taxable Services obtained from outside the Customs a, tax shall be payable at the time of payment.
 
WHERE IS THE VAT PAYABLE?
   
1) For a Taxable Person for VAT purposes which conducts supply, taxis payable at its place of residence, domicile or business activities or such other place as may be determined by the Director General of taxes Decree.
2) On a written request by a Taxable Person for VAT purposes, the Director General of Taxes may determine one place or more as the place or places where tax should be payable.
3) In case of imports, tax shall be payable at the point of entry of the Taxable Goods and shall be withheld through the Directorate General of Customs and Excise.
4) For an individual or an entity who uses intangible Taxable Goods and or Taxable Services within the Customs Area which are obtained from outside the Customs Area , tax shall be payable at the place of residence, domicile or business activities of the individual or the entity.
 
PLEASE EXPLAIN ABOUT A VAT INVOICE?
   
1) A Taxable Person for VAT purposes is obliged to issue a VAT Invoice for each supply of Taxable Goods and for rendering of Taxable Services.
2) Notwithstanding the provision of paragraph (1), a Taxable Person for VAT purposes may issue a single VAT Invoice consisting of all supplies to the same buyer of Taxable Goods or recipient of Taxable Services during one calendar month.
3) If payment is received before the supply of Taxable Goods or the rendering of Taxable Services, the VAT Invoice should be issued at the time of payment.
4) The time of issuance, format, size, availability and procedures for submission and correction of a VAT Invoice shall be determined by the Director General of Taxes.
5) A VAT Invoice should include information concerning the supply of Taxable Goods or the rendering of Taxable Services, which at least consists of the following:
  a. The name, address, and Taxpayer Identification Number of the Taxable Person for VAT purposes supplying the Taxable Goods or rendering the Taxable Services;
  b. The name, address, and Taxpayer Identification Number of the buyer of the Taxable Goods, or recipient of the Taxable Services;
  c. The type of Goods or Services, total Sales Price or Consideration, and amount of discount;
  d. The Value Added Tax charged;
  e. The Sales Tax on Luxury Goods charged;
  f. The code, serial number and date of issuance of the VAT Invoice; and
  g. The name, position, and signature of person authorized to sign the VAT Invoice.
 
WHO IS PROHIBITED TO ISSUE A TAX INVOICE?
 
An individual or an entity not registered as a Taxable Person for VAT purposes is prohibited from issuing a VAT Invoice.
If a VAT Invoice has been issued, the individual or entity should deposit the tax amount written in the VAT Invoice to the State Treasury.
 
IS THERE ANY CONDITION INDER WHISH OUTPUT VAT DOESNOT NEED TO BE CHARGED?
 
VAT need not be charged in part or in full, either temporarily or permanently, in respect of:
- activities in specified zones or specified places within the Customs Area;
- The supply of specified Taxable Goods or rendering of specified Taxable Services;
- Imports of specified Taxable Goods;
- The utilization within the Customs Area of specified intangible Taxable Goods obtained from outside the Customs Area;
- The utilization within the Customs Area of specified Taxable Services obtained from outside the Customs Area.
 
IS THE INPUT VAT INCURRED CREDITABLE IF IT RELATES TO THE ABOVE-MENTIONED CONDITIONS?
 
Input VAT paid on the acquisition of Taxable Goods and or Taxable Services in connection with the supply for which output VAT is not charged due to the above-mentioned conditions, may still be credited. Input VAT paid on the acquisition of Taxable Goods and or Taxable Services in connection with the supply, which is exempt from the imposition of output VAT, may not be credited.
 
CAN I FILE THE VAT RETURN USING E-FILLING SYSTEM?
 
DGT has launched E-Filing system for VAT. To use this system, you should contact DGT Office for further information.
 
WHEN DO I HAVE TO PAY VAT?
 
VAT should be paid Before the VAT Return Filling Dateline.
The method of payment is similar with income tax, i.e. you can pay either manually or on line with E-payment system.
 
IS THERE ANY PENALTY FOR LATE PAYMENT OF VAT?
 
Late payment of VAT will be subject to an administrative penalty in the form of 2% (two percent) interest monthly, calculated from the due date of payment up to the date of payment where fraction of the month is treated as a 1 (one) full month shall be imposed.
 
WHEN CAN I GET MY TAX REFUND?
 
Before the refund is given, Tax Office will conduct a tax audit for VAT.

 

http://konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply

 

 

FAQ Withholding Tax

General

Indonesian income tax is collected mainly through a system of withholding taxes. Where a particular income item is subject to withholding tax, the payer is generally held responsible for withholding or collecting the tax.

These withholding taxes are commonly referred to using the relevant article of the Income Tax Law, as follows.

 

Article 21 Income Tax

Employers are required to withhold Article 21 income tax from the salaries payable to their employees and pay the tax to the State Treasury on their behalf.

The same withholding tax is applicable to other payments to non-employee individuals (e.g., fees payable to individual consultants or service providers).

Resident individual taxpayers without an NPWP are subject to a surcharge of 20% in addition to the standard withholding tax.

 

Article 22 Income Tax

Article 22 income Tax is Typically Applicable to the Following:

Event

Tax Rate

Tax Base

The Import of Goods – Using an Importer Identification Number (Angka Pengenal Impor/API)

2.5%

Import Value, i.e., CIF Value plus Duties Payable

The Import of Goods – Without an Importer Identification Number (Angka Pengenal Impor/API)

7.5%

Import Value, i.e., CIF Value plus Duties Payable

The Sale of Goods to the Government Requiring Payment from the State Treasury and Proxy of Budget User (Kuasa Pengguna Anggaran/KPA)

1,5%

Selling Prices

The Purchasing of Steel Products

0.30%

Selling Prices

The Purchasing of Automotive Products

0.45%

Selling Prices

The Purchasing of Paper Products

0.10%

Selling Prices

The Purchasing of Cement

0.25%

Selling Prices

The Purchasing of Luxury Goods

5%

Selling Prices

Notes:

Taxpayers Without An NPWP Will Be Subject To A Surcharge Of 100% In Addition To The Standard Tax Rate.

 

Article 23 Income Tax

Article 23 Income Tax withheld on Payment to Indonesian Tax Resident

The Relevant Types of Payment and Their Generally Applicable Rates are as Follows:

a. Article 23 income tax is due at a rate of 15% of the gross amounts on the following:

-  Dividends;

- Interest, including premiums, discounts, and loan guarantee fees;

- Royalties;

- Prizes and awards.

b.  Article 23 income tax is due at a rate of 2% of the gross amounts on the fees for the following:

1) Rental And Other Income For Use Of Property, Except Rental Of Land And/ Or Buildings

2) Remuneration For Technical, Management, Construction, Consultant Services And Certain Other Services, Viz.:

-          Appraisal Services

-          Actuarial Services

-          Accounting/Audit/Attest Services

-          Design Services

-          Drilling Services In The Oil/ Gas Industry, Except Those Provided By A Permanent Establishment

-          Auxiliary Services In The Oil/ Gas Mining Industry

-          Mining And Support Services In The General Mining Sector

-          Airline & Airport Support Services

-          Forest Tree Felling Services

-          Waste Management Services

-          Manpower Supply Services

-          Broker/Agency Services

-          Services In Securities Trading, Except For Trading Performed By The Indonesian Stock Exchange, KSEI (Indonesian Central Securities Depository), And KPEI (Indonesian Clearing And Guarantee Corporation)

-          Custodian Services, Except For Services Provided By KSEI

-          Dubbing Services

-          Film Mixing Services

-          Service In Relation To Computer Software, Including Repairs And Maintenance

-          Installation Services, Except For Installation Services Performed By A Licensed Construction Company

-          Repair And Maintenance Services, Except For Building Repair And Maintenance Services Performed By A Licensed Construction Company

-          Toll-Manufacturing (Maklon) Services

-          Investigation And Security Services

-          Event Organizer Services

-          Packaging Services

-          Service In Providing Space And/Or Time In Mass Media, Outdoor Media Or Other Media For Delivering Information

-          Pest Eradication Services

-          Cleaning Services

-          Catering Services

Notes:

Rates are 100% Higher For Taxpayers That Do Not Have Tax ID

 

Article 26 – Non-Residents

Resident Taxpayers, Organisations, And Representatives Of Foreign Companies Are Required To Withhold Tax At A Rate Of 20% From The Following Payments To Non-Residents:

On Gross Amounts:

×           Dividends;

×           Interest, Including Premiums, Discounts And Guarantee Fees;

×           Royalties, Rents And Payments For The Use Of Assets;

×           Fees For Services, Work, And Activities;

×           Prizes And Awards;

×           Pensions And Any Other Periodic Payments;

×           Swap Premiums And Other Hedging Transactions;

×           Gains From Debt Write-Offs;

×           After-Tax Profits Of A Branch or PE.

On Estimated Net Income (ENI), Being A Specified Percentage Of The Gross Amount:

Description

ENI

Effective Tax Rate

Insurance Premiums Paid to Non Resident Insurance companies:

- by the Insured

50%

10%

- by Indonesian Insurance Companies

10%

2%

- by Indonesian Reinsurance Companies

5%

1%

Sale of Non-Listed Indonesian Company Shares by Non-Residents

25%

5%

Sale by Non-Residents of a Conduit Company Where This Company Serves as an Intermediary for the Holding of Indonesian Company Shares or a PE

25%

5%

Where The Recipient Is Resident In A Country Which Has A Tax Treaty With Indonesia, The Withholding Tax Rates May Be Reduced Or Exempted.

 

Article 4 (2) – Final Income Tax

Resident Companies, Pes, Representatives Of Foreign Companies, Organisations, And Appointed Individuals Are Required To Withhold Final Tax From The Following Gross Payments To Resident Taxpayers And PEs:

Description

Tax Rate

Rental of Land and/or Buildings

10%

Proceeds from Transfers of Land and Building Rights

5%

Sale Of Simple Houses And Basic Apartments By Taxpayers Whose Main Business is to Engage in Transfer of Land and/or Buildings

1%

Fees for Construction Work Performance

2%/3%/4%

Fees for Construction Work Planning

4%/6%

Fees for Construction Work Supervision

4%/ 6%

Interest On Time Or Saving Deposits And On Bank Indonesia Certificates (SBIS) Other Than That Payable To Banks Operating In Indonesia And To Government-Approved Pension Funds

20%

Interest On Bonds Other Than That Payable To Banks Operating In Indonesia And Government-Approved Pension Funds

15%

Sale Of Listed Shares (Of The Gross Proceeds)

0.1%

Additional Tax On Sale Of ‘Founder Shares’ At IPO Price

0.5%

Income From Lottery Prizes

25%

Forward Contract Derivatives

2.5%

Gain On Approved Asset Revaluation

10%

 

Article 15 – Final Income Tax

Type of Income

On Gross Revenues

Effective Income Tax Rate

Domestic Shipping Operation

4%

1.20%  *)

Domestic Airline Operation

6%

1.80%

Foreign Shipping and Airline Operation

6%

2.64% *)

Foreign Oil and Gas Drilling Operation

15%

3.75% **)

Certain Ministry of Trade Representative Offive

1% Export Value

0.25% **)

Note:

*) The Effective Income Tax Rate is Calculated Using The Old Tax Rate of 30% Because The Minister Of Finance (Mof) has not Revised The Decrees Which Regulate The Deemed Profit Margins.

**) The Effective Income Tax Rate is Calculated Using The Current Tax Rate of 25%, BPT Rate Varies According To Availability of A Reduced Rate Based on Tax Treaties.

 

 

http://konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply

 

 

FAQ Income Tax

WHO IS THE TAXPAYER FOR INCOME TAX PURPOSE?

Taxpayers for income tax purposes are individual, undivided inheritance as a unit in lieu of the beneficiaries, corporation, and permanent establishment.

HOW TO CALCULATE MY TAX DUE?

Taxable income of a resident Taxpayer in a taxable year is the total income reduced by allowable deduction. Income is defined as any increase in economic capability received or accrued by a Taxpayer, originating from Indonesia as well as from offshore, in whatever name or form, that can be used to consume or to increase the wealth of the Taxpayer.

Deductions allowed in calculating taxable income are defined as:

a. expenses to earn, to collect and to secure income, including cost of materials, costs in connection with employment or services including wages, salaries, honoraria, bonuses, gratuities and remuneration in the form of money, interest, rents, royalties, travel expenses, waste processing expenses, insurance premiums, administrative expenses and taxes other than income tax;

b. depreciation of tangible asset and amortization of rights and other expenditures, which have useful life of more than 1 (one) year;

c. contributions to a pension fund approved by the Minister of Finance;

d. losses occurred from the sale or transfer of properties owned and used in business or used for the purpose of earning, collecting and securing income;

e. losses from foreign exchange;

f. costs related to research and development carried out in Indonesia;

g. scholarships, apprenticeships and training expenses;

h. debts which are actually uncollectible with certain requirements.

IS IT POSSIBLE TO DEPRECIATE ALL ASSETS OWNED BY A CORPORATION?

For calculating tax, it is allowed to depreciate cost of purchasing, erecting, expanding, improving, or replacing tangible assets, except land* that is held for earning, collecting, and securing of income that has a economic life of more than one year.

HOW MUCH IS THE TAX RATE OF INCOME TAX?

A flat rate of 25% applies since 2010. Public companies that satisfy a minimum listing requirement of 40% and other conditions are entitled to a tax discount of 5% off the standard rate, giving them an effective tax rate of 20%. Small enterprises, i.e. corporate taxpayers with an annual turnover of not more than Rp50 billion, are entitled to a tax discount of 50% off the standard rate which is imposed proportionally on taxable income of the part of gross turnover up to Rp4.8 billion.

WHAT IS THE METHOD ALLOWED FOR DEPRECIATON?

For building and contraction straight line method is applied, and for other tangible assets double declining balance method may be applied.

WHAT IS THE PERCENTAGE OF DEPRECIATON FOR EACH GROUP OF ASSETS?

Group of Tangible Assets Useful Life Rate of Depreciation Under
    Straight Line Declining Balance
I Non Building        
  Group 1 4 Years 25% 50%
  Group 2 8 Years 12.5% 25%
  Group 3 16 Years 6.25% 12.5%
  Group 4 20 Years 5% 10%
           
II Building        
  Permanent 20 Years 5% -
  Semi Permanent 10 Years 10% -

Note:

According to the Minister of Finance number 96/KMK.03/2009 on type of assets classified into the group of non ­building tangible assets for the purpose of depreciation are:

Category 1 – 50% (Declining-Balance) or 25% (Straight-Line) on assets with a beneficial life of four years. Examples of assets in this category are computers, printers, scanners, furniture and equipment constructed of wood/rattan, office equipment, motorcycles, special tools for specific industries/services, kitchen equipment, manual equipment for agriculture, farming, forestry and fishery industries, light machinery for the food and drink industries, motor vehicles for public transportation, equipment for the semi-conductor industry, tools and accessories for deep water anchor equipment rentals, and base station controller for the cellular telecommunication services.

Category 2 – 25% (Declining-Balance) or 12.5% (Straight-Line) on assets with a beneficial life of eight years. Examples of assets in this category are furniture and equipment constructed of metal, air conditioners, cars, buses, trucks, speed-boats, containers and the like. The category also covers machinery for agriculture, plantations, forestry activity, fisheries, and for food and drink, and light machinery, logging equipment, equipment for construction, heavy vehicles for transportation, warehousing, and communication, telecommunications equipment, equipment for the semi-conductor industry, tools for deep water anchor equipment rentals, and tools for cellular telecommunication services.

Category 3 – 12.5% (Declining-Balance) or 6.25% (Straight-Line) on assets with a beneficial life of 16 years. Examples of assets in this category are machines for general mining other than in the oil and gas sector, machines for the textile, timber, chemical, and machinery industries, heavy equipment, docks and vessels for transportation and communication, and other assets not included in the other categories.

Category 4 – 10% (Declining-Balance) or 5% (Straight-Line) on assets with a beneficial life of twenty years. Examples of assets in this category are heavy construction machinery, locomotives, railway coaches, heavy vessels, and docks.

Building category – 5% (Straight-Line) on assets in the permanent building category with a useful life of 20 years; or 10% (Straight-Line) on assets in the nonpermanent building category with a useful life of ten years. Included in the cost of the buildings is the Duty on the Acquisition of Land and Building Rights (Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan/BPHTB).

More comprehensive lists of the assets included in each category are set out in certain Minister of Finance (MoF) regulations. Separate lists of assets and depreciation rates for the oil and gas sector are also specified in a MoF regulation.

 

Special rules apply to assets used in certain areas for certain industries and KAP

 

HOW TO PAY THE TAX; ANNUALLY OR INSTALLMENT?

Although, the ultimate corporate income tax amount for a taxable year should be calculated based on annual income of that year, taxpayers are required to pay monthly installment (Income Tax Article 25) during the year, the amount of which is based on the preceding year’s annual tax return.

IS IT POSSIBLE TO DECREASE MONTHLY INSTALLMENT (ARTICLE 25)) ?

Taxpayers under certain circumstances may file a request for an adjustment of the monthly installment under article 25. According to the decree of Director General of Taxes number KEP-537/PJ./2000, taxpayers who can prove that the tax due for a taxable year would be less than 75% of taxable income of the previous year (basis for calculating Article 25 installment) may request for a reduction of the installment, at the earliest three months after a taxable year began:

HOW LONG DOES IT TAKE TO GET A TAX REFUND?

A tax refund shall be given not later than 12 months after the date of filing a tax return. Before the refund is given, taxpayer will be subject to a tax audit for that taxable year. Process of a tax audit usually takes approximately one to three months depending on data available

 

konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply


 

 

 

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.