SPT Masa PPh Pasal 21 Desember 2009 sebagai Pengganti SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2009

Dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008, tanggal 31 Desember 2008 tentang Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi,  SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak 2009 dapat dipastikan tidak ada lagi.

Dalam Pasal 13 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 disebutkan bahwa: “Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk masa pajak terakhir adalah selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama 1 (satu) tahun pajak  atau bagian tahun pajak dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun pajak yang  bersangkutan.”

Sesuai dengan ketentuan di atas, SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang selama berfungsi untuk menghitung kembali PPh Pasal 21 yang sebenarnya terutang dalam satu tahun pajak tidak ada lagi dan digantikan dengan SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2009.

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-32/PJ/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Bentuk Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 21/26, bentuk formulir SPT Masa PPh 21/26 dengan kode formulir 1721 terdiri dari :

1721 Induk Disampaikan Per Masa
Khusus Desember: Diisi Berdasarkan Jumlah Akumulasi yang Dibayarkan dalam Satu Tahun Takwim.
1721 I Hanya Disampaikan di Masa Pajak Terakhir (Desember)
1721 II Disampaikan di Masa Terdapat Perubahan data Pegawai Tetap (Keluar, Masuk, dan Baru Ber-NPWP)
1721 T Disampaikan di Masa Pajak Pertama Kali Menyampaikan SPT 1721 (SPT Masa Juli 2009)
Daftar Bukti Potong PPh 21 Tidak Final Disampaikan di Setiap Masa Dalam Hal Terdapat Pemotongan PPh Pasal 21 Non Pegawai Tetap-Tidak Final
Daftar Bukti Potong PPh 21 Final Disampaikan di Setiap Masa Dalam Hal Terdapat Pemotongan PPh Pasal 21 Non Pegawai Tetap-Final
Bukti Potong PPh Pasal 21 Non Pegawai Tetap Bukti Potong ini Tetap Harus Dibuat dalam hal Terdapat Pemotongan PPh Pasal 21 untuk Non Pegawai Tetap, namun Tidak Perlu Dilampirkan dalam SPT Masa
Bukti Potong PPh Pasal 21 Non Pegawai Tetap (Final) Bukti Potong ini Tetap Harus Dibuat dalam hal Terdapat Pemotongan PPh Pasal 21 untuk Non Pegawai Tetap-Final, namun Tidak Perlu Dilampirkan dalam SPT Masa
Bukti Potong PPh Pasal 21 Pegawai Tetap (1721 A1-1721 A2) Dibuat di Masa Pajak Terakhir (Masa Pajak Desember atau pada Masa Pajak Pegawai Tetap tersebut Berhenti Bekerja).

Jadi, untuk pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 masa pajak Desember 2009 merupakan perhitungan PPh Pasal 21 sesungguhnya dalam satu tahun pajak.  Formulir yang wajib dilaporkan adalah 1721 Induk, 1721-I dan Daftar Bukti Potong (kalau ada pemotongan PPh Pasal 21 bagi selain pegawai tetap).  Sedangkan Bukti Potong PPh Pasal 21 dan Formulir 1721 A1-1721 A2 tidak wajib dilampirkan dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 termasuk pada masa pajak Desember atau pada masa pajak dimana pegawai bersebut berhenti bekerja,  tapi Bukti Potong dan Formulir 1721 A1-1721 A2 tersebut harus diberikan kepada yang bersangkutan.

 

http://konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply

PER-31/PJ./2009 Direvisi

Dari keseluruhan konsep dan perhitungan perpajakan yang ada dalam undang-undang perpajakan kita, PPh Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang kompleks dan rumit, karena melibatkan variasi status kepegawaian dan bentuk-bentuk pembayaran kepada pegawai yang terus berkembang sejalan dengan berkembangnya bentuk-bentuk hubungan antara pekerja dan pemberi kerja;

Berkaitan dengan hal di atas, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ./2009 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ./2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ./2009 merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ./2009 yang mengatur penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus Bukan Pegawai termasuk contoh perhitungannya.

Download PER-57/PJ./2009

http://konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply

PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tenaga Ahli

Dalam Pasal 16 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 menegaskan bahwa penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada tenaga ahli adalah: dikenakan tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dan ditetapkan atas jumlah kumulatif dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.

Padahal dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 yang digunakan sebagai acuan wajib pajak dalam melakukan pemotongan PPh pasal 21 atas imbalan yang dibayarkan kepada tenaga ahli sejak Masa Januari s/d April 2009 , tidak terdapat ketentuan mengenai 50% dari jumlah kumulatif imbalan bruto sebagai dasar pengenaan pajak.

Namun sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 yang diterbitkan tanggal 25 Mei 2009 dan berlaku surut sejak 1 Januari 2009, terdapat ‘ketentuan baru’ yang mengatur bahwa besarnya PPh 21 yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh tenaga ahli adalah tarif pasal 17 atas jumlah kumulatif 50% dari jumlah penghasilan bruto. Ketentuan ini mengakibatkan kelebihan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tenaga Ahli sejak Januari 2009.

Atas kelebihan pemotongan tersebut sesuai dengan Pasal 22 ayat 7 PER-31/PJ/2009 disebutkan bahwa “Dalam hal dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang, oleh Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya melalui Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26”

http://konsultanpajak-aaa.comkonsultan-pajak.co.ccaris-aviantara.blogspotaviantara.multiply

SPT Masa dan Bukti Potong PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Juli 2009

Dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-32/PJ/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Bentuk Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 21/26, pemotong PPh pasal 21/26 pada laporan masa pajak Juli 2009 harus sudah menggunakan formulir baru ini beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.

Berdasarkan Peraturan ini, bentuk formulir SPT Masa PPh 21/26 dengan kode formulir 1721 terdiri dari :

1721 Induk Disampaikan Per Masa
Khusus Desember: Diisi Berdasarkan Jumlah Akumulasi yang Dibayarkan dalam Satu Tahun Takwim.
1721 I Hanya Disampaikan di Masa Pajak Terakhir (Desember)
1721 II Disampaikan di Masa Terdapat Perubahan data Pegawai Tetap (Keluar, Masuk, dan Baru Ber-NPWP)
1721 T Disampaikan di Masa Pajak Pertama Kali Menyampaikan SPT 1721 (SPT Masa Juli 2009)
Daftar Bukti Potong PPh 21 Tidak Final Disampaikan di Setiap Masa Dalam Hal Terdapat Pemotongan PPh Pasal 21 Non Pegawai Tetap-Tidak Final
Daftar Bukti Potong PPh 21 Final Disampaikan di Setiap Masa Dalam Hal Terdapat Pemotongan PPh Pasal 21 Non Pegawai Tetap-Final
Bukti Potong PPh Pasal 21 Non Pegawai Tetap Bukti Potong ini Tetap Harus Dibuat dalam hal Terdapat Pemotongan PPh Pasal 21 untuk Non Pegawai Tetap, namun Tidak Perlu Dilampirkan dalam SPT Masa
Bukti Potong PPh Pasal 21 Non Pegawai Tetap (Final) Bukti Potong ini Tetap Harus Dibuat dalam hal Terdapat Pemotongan PPh Pasal 21 untuk Non Pegawai Tetap-Final, namun Tidak Perlu Dilampirkan dalam SPT Masa
Bukti Potong PPh Pasal 21 Pegawai Tetap (1721 A1-1721 A2) Dibuat di Masa Pajak Terakhir (Masa Pajak Desember atau pada Masa Pajak Pegawai Tetap tersebut Berhenti Bekerja), Tidak Perlu Dilampirkan dalam Pelaporan SPM PPh Pasal 21 di Masa Pajak Desember atau pada Masa Pajak Pegawai Tersebut Berhenti Bekerja. Tapi Bukti Potong Tersebut Harus Diberikan kepada Karyawan.

Download

Formulir 1721 Format Excel

http://konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply

PPh Pasal 21 untuk Tahun 2009

Dengan berlakunya UU Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 sejak 1 Januari 2009 maka pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi juga mengalami perubahan. Perubahan tersebut diantaranya adalah besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tarif PPh Orang Pribadi. Sebagai Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 yang baru Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 tentang Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Peraturan menteri keuangan lain yang terkait dengan PPh Pasal 21 adalah :

- Peraturan Menteri Keuangan No. 250/PMK.03/2008 Tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan

- Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.03/2008 Tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan

http://konsultanpajak-aaa.comkonsultan-pajak.co.ccaris-aviantara.blogspotaviantara.multiply

Kondisi Subjektif Perhitungan PPh Pasal 21

Untuk menghitung PPh Pasal 21 yang terutang dalam satu bulan terlebih dahulu kita harus mencari jumlah penghasilan netto setahun atau disetahunkan. Hal itu perlu dilakukan karena PTKP khususnya untuk penghitungan PPh Pasal 21 terutang pegawai tetap tidak mengenal istilah PTKP per bulan. Artinya, walaupun pegawai tetap yang bersangkutan hanya menerima penghasilan selama tiga bulan saja dalam setahun maka PTKP-nya tetap dihitung satu tahun. Oleh karena itu penghasilan netto-lah yang harus dihitung selama setahun atau disetahunkan dan setelah itu baru dikurangi dengan PTKP setahun lalu dihitung PPh Pasal 21 terutangnya dengan menggunakan tarif pasal 17 UU PPh. PPh Pasal 21 Terutang Setahun pada akhirnya tetap harus disesuaikan kembali dengan jumlah bulan sebenarnya untuk memperoleh PPh Pasal 21 Terutang Sebulan.

Akurasi penghitungan PPh Pasal 21 sangat dipengaruhi oleh kondisi subjektif dari masing-masing pegawai tetap baik itu untuk penghitungan sementara/bulanan maupun penghitungan sebenarnya/tahunan yaitu pada saat kita akan menentukan besarnya penghasilan netto setahun/disetahunkan dan menentukan besarnya PPh Pasal 21 terutang.

Pada umumnya kondisi subyektif pegawai tetap dapat dirinci sebagai berikut :

1.      Pegawai tetap WNI/Lokal yang kewajiban pajak subjektif dan objektifnya …….sudah ada pada awal tahun

Pegawai tetap dengan kondisi ini diasumsikan akan terus berada di Indonesia dan bekerja sampai akhir tahun meskipun realisasinya belum tentu demikian. Dengan asumsi tersebut maka kewajiban pajak subjektifnya dianggap satu tahun penuh sehingga berhak atas PTKP sebagai pengurang yang juga setahun penuh.

Pegawai yang termasuk dalam kategori ini antara lain :

a.   Pegawai Tetap yang Bekerja Satu Tahun Penuh

b.   Pegawai Tetap yang berhenti bekerja dalam tahun berjalan

c.   Pegawai Tetap yang dipindahkan ke Kantor Pusat atau Cabang Lainnya

d.   Pegawai Tetap pindahan dari Pusat atau Cabang lainnya dari pemberi kerja …..yang sama atau pindahan dari pemberi kerja/ perusahaan yang berbeda …..yang membawa Formulir 1721 A1 dari pemberi kerja/perusahaan yang lama

2.      Pegawai tetap WNI/Lokal yang kewajiban pajak subjektif sudah ada pada ……..awal tahun namun kewajiban pajak objektifnya baru ada setelah awal tahun

Pegawai tetap dengan kondisi ini diasumsikan akan terus berada di Indonesia dan bekerja sampai akhir tahun meskipun realisasinya belum tentu demikian. Dengan asumsi tersebut maka kewajiban pajak subjektifnya dianggap satu tahun penuh sehingga berhak atas PTKP sebagai pengurang yang juga setahun penuh.

Pegawai yang termasuk dalam kategori ini adalah Pegawai Tetap yang baru masuk kerja pada tahun berjalan dan sebelumnya tidak bekerja.

3.      Pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektif dan objektif baru ada setelah …….awal tahun, atau kewajiban pajak subjektifnya berakhir sebelum akhir tahun

Pegawai tetap dengan kondisi ini kewajiban pajak subjektifnya tidak setahun penuh.

Bagi mereka yang kewajiban pajak subjektifnya tidak setahun penuh mestinya tidak berhak atas hak PTKP selama satu tahun namun mengingat PTKP khususnya untuk penghitungan PPh Pasal 21 terutang pegawai tetap tidak mengenal istilah PTKP per bulan maka perlu dilakukan penyesuaian dalam penghitungan PPh Pasal 21 yang dikenal dengan istilah “Disetahunkan”.

Pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektif dan objektif baru ada setelah awal tahun adalah Pegawai Tetap WNA/Ekspatriate yang baru masuk kerja di tengah tahun. Sedangkan pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya berakhir sebelum akhir tahun adalah Pegawai Tetap yang meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya.

http://konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply


Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Running System

Dengan berlakunya UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2008 dan terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-31/PJ./2009, penghitungan PPh Pasal 21 mengalami perubahan yang signifikan, seperti tarif PPh 21, PTKP, biaya jabatan/biaya pensiun serta tidak ada lagi pelaporan SPT PPh 21 Tahunan.

Selama ini, penghitungan PPh Pasal 21 masa untuk penghasilan pegawai tetap adalah bersifat sementara dan menggunakan nilai penghasilan setahun yang bersifat estimasi atau perkiraan. Sedangkan penghitungan tahunan merupakan pajak yang sesungguhnya atas seluruh penghasilan yang diterima oleh masing-masing pegawai. Dengan demikian potensi perbedaan penghitungan masa dengan tahunan sangat mungkin terjadi. Perbedaan ini dapat menimbulkan lebih bayar maupun kurang bayar.

Timbulnya lebih bayar terjadi karena penyetoran PPh Pasal 21 setiap bulan ternyata melebihi PPh Pasal 21 untuk satu tahun. Faktor utama yang mempengaruhi terjadinya lebih bayar ini adalah berfluktuasinya penghasilan teratur dan pegawai yang berhenti bekerja dalam tahun berjalan.

Timbulnya kurang bayar terjadi karena penyetoran PPh Pasal 21 setiap bulan ternyata kurang dari PPh Pasal 21 untuk satu tahun. Faktor utama yang mempengaruhi terjadinya kurang bayar ini adalah adanya komponen penghasilan yang tidak dimasukan dalam penghitungan bulanan. Jika kurang bayar yang terjadi relatif kecil biasanya tidak menimbulkan masalah namun jika kurang bayar yang terjadi jumlahnya sangat material maka otoritas pajak dapat saja melakukan pemeriksaan dengan alasan bahwa yang bersangkutan tidak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar.

Salah satu cara yang digunakan agar penghitungan PPh Pasal 21 Masa dan Akhir Tahun tidak berbeda adalah dengan menggunakan sistem running yaitu sistem penghitungan PPh Pasal 21 Masa dengan mengestimasikan penghasilan berdasarkan penghasilan kumulatif. Dengan sistem ini penghitungan PPh Pasal 21 memperhatikan jumlah secara akumulasi setiap bulan.

Untuk memperoleh penghitungan sementara (bulanan) yang jumlah kumulatifnya sama dengan penghitungan tahunan, maka dalam menentukan nilai estimasi penghasilan setahun pada suatu bulan harus juga memperhitungkan penghasilan masa sebelumnya.

Estimasi penghasilan netto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan netto dengan Estimasi masa kerja setahun per realisasi masa kerja.

Penghitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan sistem running bersifat pengembangan dari contoh yang ada pada PER-31/PJ/2009. Hal ini ditujukan agar akumulasi cicilan PPh Pasal 21 yang dihitung setiap bulan sama dengan penghitungan akhir tahun.

Namun, sistem ini memiliki keterbatasan yaitu PPh Pasal 21 akan tetap lebih bayar untuk kasus pegawai tetap yang berhenti bekerja pada tahun berjalan.

http://konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply


Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Excel

Di pasaran banyak ditawarkan program perhitungan PPh Pasal 21 dengan berbagai fasilitas tambahannya. Namun bagi perusahaan kecil dimana jumlah karyawannya tidak terlalu banyak, program tersebut menjadi relatif mahal. Sebenarnya dengan memanfaatkan program MS Excel kita dapat menghitung PPh Pasal 21 baik dengan metode Gross-Up maupun metode Non Gross-Up.

Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Gross-Up digunakan dalam hal perusahaan menanggung PPh Pasal 21 karyawan, dan PPh Pasal 21 tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan bagi karyawan yang juga merupakan dasar untuk menghitung PPh Pasal 21 yang terutang. Dengan kata lain karyawan diberi tambahan penghasilan berupa tunjangan pajak yang besarnya sama dengan PPh Pasal 21 yang akan dipotong oleh perusahaan. Sedangkan penghitungan Non Gross-Up (penghitungan biasa) digunakan jika PPh Pasal 21 yang terutang menjadi beban karyawan.

Metode Gross-Up

Caranya :
Pertama kali kita harus mempersiapkan program ecxel untuk melakukan perhitungan otomatis jika ada perhitungan yang bersifat “circular”, yaitu pada menu “Tools” pilih “Option” yang kemudian akan muncul dialog box. Klik tab “Calculation” kemudian pilih “Automatic” dan beri tanda check mark pada kotak kecil “Iteration”. Isilah maximum iteration “100” dan maximum change “0,001.”

Selanjutnya kita membuat tabel perhitungan PPh 21 yang terdiri dari kolom-kolom seperti Nama, Status, Gaji, Tunjangan Pajak, Tunjangan Transport, Tunjangan Makan dll, Bonus, Biaya Jabatan, Iuran Jamsostek, Penghasilan Neto, PTKP, Penghasilan Kena Pajak, dan PPh Pasal 21.

Pada kolom ”Tunjangan Pajak” kita cantumkan tanda sama dengan kolom PPh 21 Terutang. Misal, kolom ”Tunjangan Pajak” ada pada Kolom G, dan kolom PPh 21 Terutang adalah Kolom U, maka pada kolom ”Tunjangan Pajak” (G) diketik misalnya ”=U9”. dst

http://konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.