SPT Masa dan Bukti Potong PPh Pasal 23/26 Berubah Lagi

Lagi-lagi Direktorat Jenderal Pajak melakukan perubahan atas bentuk formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2), SPT Masa PPh Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau 26 beserta Bukti Pemotongan/Pemungutannya. Ketentuan tersebut diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ./2009, yang berlaku mulai masa pajak November 2009.

Padahal Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ./2009 yang mengatur hal yang sama belum sempat diterapkan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ./2009 ini mencabut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ./2009 dan dinyatakan tidak berlaku.

Sebenarnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ./2009 cuma mengubah bentuk formulir yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ./2009, karena secara prinsip tidak ada ketentuan yang berubah dan memundurkan penggunaan formulir baru tersebut menjadi 1 November 2009.

Download Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-53/PJ./2009

Download Formulir SPT Masa PPh Pasal 22/23/26/4(2)/15 Sesuai PER-53/PJ/2009

http://konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply

PPh Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008, jasa freight forwarding bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Bahkan sebelumnya, dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-785/PJ.032/2007 ditegaskan pula bahwa freight forwarding bukanlah jasa perantara.

Akan tetapi, jasa freight forwarding tidak bebas sepenuhnya dari pemotongan PPh, sebab, jika dalam tagihan freight forwarding terdapat unsur sewa harta dan atau jasa-jasa yang menjadi Objek PPh Pasal 23, maka tagihan freight forwarding dapat dipotong PPh.

Inilah yang harus dipahami oleh mereka yang dalam kegiatan usahanya terkait dengan bisnis freight forwarding, terutama shipper yang menurut peraturan pajak diembani dengan kewajiban memotong PPh Pasal 23, agar terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan. Dalam konteks ini, pihak-pihak yang terkait dengan bisnis freight forwarding tersebut harus memahami apa saja jenis jasa yang disediakan oleh freight forwarder dan bagaimana cara penagihan (invoicing) yang dilakukan. Karena bisa jadi jasa-jasa yang disediakan freight forwarding tadi merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.

Kegiatan operasional freight forwarding mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, fumigasi (penyemprotan anti hama sebelum barang dimuat dalam kontainer), sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, dan penimbangan. Selain itu, freight forwarder juga bertugas melakukan pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi, serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang tersebut.

Dalam praktik, sebagian dari kegiatan-kegiatan operasional tersebut ada yang dilakukan sendiri oleh freight forwarder (dengan menggunakan sarana dan prasarana milik sendiri atau sewaan) dan ada pula yang menggunakan jasa-jasa dari pihak ketiga yang memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan memadai.

Apabila tagihan (invoice) atas imbalan kegiatan operasional tersebut dilakukan secara menyatu (misalnya dengan menggunakan nama akun imbalan jasa forwarder’s fee atau handling fee), maka seluruh imbalan atas jasa-jasa operasional tersebut semestinya tidak dipotong PPh Pasal 23.

Akan tetapi, jika tagihannya dilakukan secara terpisah (di-breakdown), dan ini yang biasanya terjadi, maka sebagian dari tagihan tersebut dapat menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 secara pasti, seperti jasa pengepakan atau jasa fumigasi (jasa pembasmian hama terhadap barang-barang yang akan dimasukan ke kontainer) yang ditagih secara terpisah, maka imbalan jasa tersebut akan menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23

Sementara sebagian lagi dapat masuk ke dalam wilayah remang-remang (grey area), seperti jasa penyimpanan-yang merupakan salah satu rangkaian dari jasa-jasa freight forwarding dalam proses pengiriman barang—dilakukan sendiri oleh freight forwarder, baik dengan menggunakan gudang milik sendiri atau gudang yang disewa dari pihak ketiga.

Dalam hal ini, grey area akan ada jika seandainya imbalan atas jasa penyimpanan tersebut ditagih secara terpisah. Di sini muncul pertanyaan, apakah jasa tersebut termasuk sebagai jasa penyimpanan atau jasa sewa gudang (sewa tanah dan atau bangunan)? Sebab dalam peraturan pajak tidak dijelaskan batasan dan perbedaan dari kedua jenis jasa tersebut. Begitu juga dengan jasa pengangkutan, termasuk sewa (charter) atau bukan.

Dalam praktik, memang tidak banyak perusahaan freight forwarding yang menyediakan sendiri semua jasa-jasa yang diperlukan dalam proses pengiriman barang. Sebab, semua kegiatan tersebut membutuhkan modal yang tidak sedikit dan beberapa di antaranya membutuhkan izin usaha dan sertifikasi yang khusus seperti misalnya jasa fumigasi. Artinya, dalam hal ini perusahaan freight forwarding biasanya akan memanfaatkan pihak ketiga penyedia jasa.

Bagi shipper agar terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan, sebaiknya meyakini bahwa apabila terdapat obyek PPh Pasal 23 dalam tagihan jasa forwarding tersebut, pajaknya telah dipotong oleh pengusaha jasa forwarding dengan meminta foto copy bukti potong dan SPT Masa-nya.

 

http://konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply

Ketentuan PPh Pasal 23 untuk Tahun 2009

Pengertian
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 dan PPh Final.
Pemotong dan Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 23
1.	Pemotong PPh Pasal 23:
	-	Badan pemerintah.
	-	Wajib Pajak badan dalam negeri.
	-	Penyelenggaraan kegiatan.
	-	Bentuk usaha tetap (BUT).
	-	Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
	-	Wajib Pajak Orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
2.	Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:
	-	Wajib Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi
	-	Wajib Pajak Dalam Negeri Badan
	-	Bentuk Usaha Tetap

Tarif dan Objek PPh Pasal 23
A.	Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
	1.	Dividen
	2.	Bunga, premium, diskonto, premi swap, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang;
	3.	Royalti.
	4.	Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
B.	Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
	1.	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan PPh Final;
	2.	Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.
	3.	Imbalan Sehubungan dengan Jasa Lain, Selain Jasa yang Telah Dipotong PPh Pasal 21 :
		a.	Jasa penilai;
		b.	Jasa aktuaris;
		c.	Jasa akuntansi, pembukuan,dan atestasi laporan keuangan;
		d.	Jasa perancang (design);
		e.	Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
		f.	Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
		g.	Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
		h.	Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
		i.	Jasa penebangan hutan;
		j.	Jasa pengolahan limbah;
		k.	Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services);
		l.	Jasa perantara dan/atau keagenan;
		m.	Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
		n.	Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI,
		o.	Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
		p.	Jasa mixing film;
		q.	Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
		r.	Jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang Iingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikat sebagai pengusaha konstruksi;
		s.	Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang Iingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikat sebagai pengusaha konstruksi;
		t.	Jasa maklon,
		u.	Jasa penyelidikan dan keamanan,
		v.	Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer,
		w.	Jasa pengepakan,
		x.	Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
		y.	Jasa pembasmian hama;
		z.	Jasa kebersihan atau cleaning service.
		aa.	Jasa catering atau tata boga
C.	Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud di atas tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif seharusnya.

Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23
1.	penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
2.	sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
3.	dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
	-	dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
	-	bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
4.	dividen yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, dengan tarif paling tinggi sebesar 10% (Pasal 17 ayat (2c));
5.	bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
6.	sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
7.	penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Saat Terutang, Penyetoran, dan SPT Masa PPh Pasal 23
-	PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayarkan atau jatuh tempo pembayaran, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu;
-	PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.
-	SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
Bukti Pemotong PPh Pasal 23
Pemotong Pajak harus memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan yang telah dipotong PPh Pasal 23.

http://konsultanpajak-aaa.comkonsultan-pajak.co.ccaris-aviantara.blogspotaviantara.multiply

Tarif PPh Pasal 23 atas Jasa Lain

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU PPh Nomor 36 tahun 2008 bahwa imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 akan diatur dengan peraturan menteri keuangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

Jenis jasa lainnya yang dipotong PPh Pasal 23 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 adalah sbb :

1.Jasa penilai (appraisal);

2.Jasa aktuaris;

3.Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;

4.Jasa perancang (design);

5.Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan mimyak dan gas bunii (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);

6.Jasa penunjang di bidang penambangan migas;

7.Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;

8.Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;

9.Jasa penebangan hutan;

10.Jasa pcngolahan limbah:

11.Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services)

12.Jasa perantara dan/atau keagenan;

13.Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;

14.Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan kecuali yang dilakukan oleh KSEI;

15.Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;

16.Jasa mixing film;

17.Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;

18.Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau ‘TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

19.Jasa perawatm/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV tabel, alat transportasi/kendaraandan/atau bangunan, selain yang dilakukan ole11 Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

20.Jasa maklon;

21.jasa penyelidikan dan Keamanan;

22.Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;

23.Jasa pengepakan;

24.Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;

25.Jasa pembasmian hama;

26.Jasa kebersihan atau cleaning semice;

27.Jasa katering atau tata boga

Tarif PPh Pasal 23 Wajib Pajak tanpa NPWP

Dalam hal penerima imbalan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif normal.

http://konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply

PPh atas Dividen untuk Tahun 2009

Apabila Wajib Pajak Dalam Negeri Badan menerima atau memperoleh dividen, maka atas penghasilan dividen tersebut dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 23 UU PPh ayat (1) huruf a UU PPh. Namun demikian, kalau dividen tersebut memenuhi syarat dividen yang bukan objek pajak sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf f dan huruf i, tentu saja dividen ini tidak dipotong PPh Pasal 23 karena bukan objek pajak.

Sedangkan untuk Wajib Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi apabila menerima atau memperoleh dividen, maka atas penghasilan dividen tersebut dipotong Pajak Penghasilan Final dengan tarif paling tinggi 10%. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 17 UU PPh ayat (2c) dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 17 Ayat (2d) UU PPh 2008).

Di samping itu, ada juga dividen, walaupun memenuhi definisi dividen yang objek pajak, namun tidak dipotong PPh Pasal 23. Dividen ini adalah sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan lepada anggotanya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 23 ayat (4) UU PPh.

Jika penghasilan dividen yang bersumber dari Indonesia diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri, maka atas penghasilan dividen tersebut wajib dipotong PPh Pasal 26 oleh fihak yang membayarkan. Besarnya tarif PPh Pasal 26 ini adalah 20% dari penghasilan bruto. Namun demikian, apabila penerima dividen ini adalah penduduk dari negara yang mempunyai perjanjian perpajakan dengan Indonesia, maka tarif yang dikenakan adalah tarif sesuai dengan tax treaty.

http://konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply

Tarif PPh Pasal 23 atas Sewa dan Jasa Menjadi 2%

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan telah berlaku per 1 Januari 2009. Dalam UU PPh yang baru ini, banyak sekali ketentuan yang telah mengalami perubahan, salah satunya yang berhubungan dengan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23.

Dalam Pasal 23 UU Nomor 36 Tahun 2008 mengatur mengenai pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (kecuali yang telah dikenai PPh Final serta imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang wajib dilakukan oleh pihak yang membayarkan penghasilan tersebut.

Untuk penghasilan atas dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus (dan sejenisnya), dalam UU PPh yang baru ini besarnya tarif pemotongan adalah tetap, yaitu sebesar 15% dari jumlah bruto penghasilan, kecuali PPh atas dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan tarif 10% Final.

Untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (kecuali yang telah dikenai PPh Final) dan penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, besarnya tarif pemotongan adalah 2% dari jumlah bruto penghasilan tersebut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2009.

http://konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply