Mitos Perpajakan

Dalam memenuhi kewajiban pajaknya Wajib Pajak dan aparat pajak kadang-kala mengalami kesulitan dalam memahami suatu peraturan pajak, dan akhirnya akan timbul asumsi dan pandangan yang saling berbeda. Asumsi dan pandangan tersebut pada gilirannya bisa berkembang menjadi asumsi dan pandangan umum jika tersosialisasikan. Sementara itu, biasanya tidak ada pandangan atau penegasan yang membantah kesimpangsiuran itu. Hal inilah yang dimaksud dengan mitos dalam tulisan ini.

Mitos-mitos ini bisa menjadi berbahaya jika Wajib Pajak menganggapnya sebagai aturan sah yang berlaku. Syukur kalau mitos itu memang sesuai dengan peraturan pajak, sebaliknya kalau salah, Wajib Pajak bisa merugi karena sanksi-sanksi perpajakan yang ada dalam hal dituduh melanggar aturan perpajakan.

SPT kurang bayar tidak diperiksa

Banyak orang berpendapat bahwa dirinya akan diperiksa jika SPT-nya menunjukkan klaim lebih bayar atau rugi, sedangkan jika SPT-nya menunjukkan kurang bayar, maka tidak diperiksa. Ujungnya, ia memodifikasi SPT-nya menjadi kurang bayar. Ia berpikir lebih baik ada sedikit pengorbanan pajak daripada mengalami koreksi yang menyebabkan pajak menjadi lebih besar saat diperiksa. Lebih ironis lagi jika ia menyampaikan klaim lebih bayar, dan kemudian ternyata menjadi kurang bayar saat dilakukan pemeriksaan. Anggapan ini jelas salah, karena pemeriksaan tidak melihat kriteria kurang/lebih bayar semata. Setiap SPT berpeluang sama untuk mengalami pemeriksaan, karena pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak Wajib Pajak atau untuk kepentingan lain. SPT yang menunjukkan lebih bayar dan rugi memang menjadi hal yang diutamakan dalam rangka pemeriksaan agar tidak terjadi klaim yang tidak sehat. Namun, pemeriksaan terhadap SPT yang menunjukkan kurang bayar sama sekali tidak mustahil, cuma menunggu giliran. Apalagi akhir-akhir ini law enforcement makin ditingkatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan terhadap SPT yang menunjukkan lebih bayar atau rugi merupakan pemeriksaan rutin, sedangkan pemeriksaan terhadap SPT yang menunjukkan kurang bayar dilaksanakan berdasarkan kriteria seleksi, yaitu SPT-SPT diberi bobot tertentu yang kemudian menghasilkan skor tertentu pula, atau karena kepentingan lain sesuai ketentuan perpajakan. Makin tinggi skor yang dimiliki suatu SPT (dalam hal kriteria seleksi), makin tinggi prioritasnya untuk diperiksa.

Ukuran keberhasilan pemeriksaan adalah banyaknya temuan atau koreksi

Adalah suatu persepsi yang salah jika setiap pemeriksaan harus menghasilkan koreksi, padahal pemeriksaan itu hanya bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak Wajib Pajak. Apabila kewajiban pajak telah dilakukan dengan baik oleh Wajib Pajak, maka tidak ada alasan bagi pemeriksa untuk tetap melakukan koreksi. Sebenarnya persepsi ini didorong oleh adanya target penerimaan yang diberlakukan pada KPP, sehingga law enforcement (penegakan hukum) menjadi bias dengan hanya melihat usaha pencapaian target ketimbang pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pemeriksaan ulang tidak bisa dilakukan atas jenis pajak dan tahun/masa pajak yang sama

Pemeriksaan ulang dapat dilakukan jika:

a.Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;

b.Terdapat data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang dapat mengakibatkan penambahan pajak terutang.

Yang dimaksud dengan data baru adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besamya jumlah pajak yang terutang dan oleh Wajib Pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam SPT dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan. Sedangkan yang dimaksud dengan data baru yang semula belum terungkap adalah data atau keterangan lain mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang, yang:

1)Tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan beserta lampirannya (termasuk laporan keuangan); dan atau

2)Pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula, Wajib Pajak tidak mengungkapkan data dan atau memberikan keterangan lain itu secara benar, lengkap, dan terinci sehingga tidak memungkinkan bagi fiskus untuk dapat menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang.


http://konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: