Pokok-Pokok Perubahan UU KUP

 

1. Definisi
   
  Sejalan dengan usul perubahan pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Perpajakan lainnya, maka beberapa definisi dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum danTatacara Perpajakan disesuaikan dan ditambah.
   
2. Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
     
  a. Menegaskan bahwa hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dimulai sejak Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif, dan bukan sejak diberikannya Nomor Pokok Wajib Pajak.
  b. Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP selama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya UU KUP baru, diberikan penghapusan sanksi administrasi atas kewajiban perpajakan sebelumnya yang belum dilaksanakan.
   
3. Surat Pemberitahuan (SPT)
     
  a. pengambilan dan penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dilakukan secara elektronik, dan penandatanganannya dapat dilakukan secara elektronik atau stempel.
  b. batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dibedakan, yaitu untuk Wajib Pajak orang pribadi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak, sedangkan untuk Wajib Pajak badan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
  c. perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan, dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis.
  d. Wajib pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sampai dengan batas waktu daluwarsa, dengan cara menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
  e. Pembetulan atas Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun 2006 dan sebelumnya yang dilakukan pada tahun pertama berlakunya UU ini, diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
  f. Wajib Pajak yang alpa tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar, apabila dilakukan untuk yang pertama kalinya, maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 200% dari pajak yang tidak atau kurang dibayar.
   
4. Sanksi Administrasi
   
  Sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan diubah menjadi sebagai berikut:
  a. Rp500.000,00 untuk SPT Masa PPM;
  b. Rp100.000,00 untuk SPT Masa lainnya;
  c. Rp1.000.000,00 untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan;
  d. Rp100.000,00 untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi.
   
5. Pembayaran Pajak
     
  a. Menegaskan bahwa pajak yang telah dibayar atau disetor dengan Surat Setoran Pajak pada tempat pembayaran yang ditentukan merupakan pembayaran pajak yang sah apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penehma pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.
  b. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan disampaikan.
  c. Pelunasan ketetapan pajak harus dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Namun, untuk Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan.
   
6. Penetapan dan Ketetapan
   
  Menyempurnakan beberapa ketentuan yang berhubungan dengan Surat Pemberitahuan Lebih Bayar, yaitu:
  a. Tidak semua Surat Pemberitahuan Lebih Bayar harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Misalnya untuk Wajib Pajak Patuh dan Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai,
  b. Jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan untuk penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui Surat Pemberitahuan Lebih Bayar tidak berlaku dalam hal kepada Wajib Pajak dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.
   
7. Restitusi PPN atas Barang Bawaan bagi Turis Asing
   
  Turis manca negara yang bukan subjek pajak dalam negeri yang melakukan pembelian barang di dalam negeri untuk dikonsumsi di luar negeri, dapat diberikan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar.
   
8. Daluwarsa Penetapan dan Penagihan
     
  a. Daluwarsa Penetapan
    1) Daluwarsa penetapan pajak dipersingkat dari 10 (sepuluh) tahun menjadi 5 (lima) tahun sejak Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.
    2) Daluwarsa penetapan tersebut dapat melampaui 5 (lima) tahun sejak Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, apabila Wajib Pajak terbukti melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat merugikan pada pendapatan negara.
  b. Daluwarsa Penagihan
    Daluwarsa penagihan pajak dipersingkat dari 10 (sepuluh) tahun sejak Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak menjadi 5 (lima) tahun yang dihitung sejak penerbitan ketetapan pajak.
   
9. Hak Mendahulu
  Hak mendahulu untuk melakukan penagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, yang selama ini dibatasi selama 2 (dua) tahun, diubah menjadi sampai dengan daluwarsa penagihan pajak.
   
10. Gugatan
   
  Menambah objek gugatan yang dapat diajukan Wajib Pajak ke Pengadilan Pajak, yaitu:
  a. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak.
  b. penerbitan surat ketetapan pajak atau keputusan keberatan keberatan yang tidak sesuai prosedur.
   
11 Keberatan
     
  a. Keberatan harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak.
  b. diatur tata cara mengenai permohonan dan penyelesaian keberatan, yang antara lain Wajib Pajak diberi kesempatan hadir untuk memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai permohonan keberatannya.
  c. Wajib Pajak yang mengajukan keberatan, pelunasan SKPKB atau SKPKBT-nya tertunda sampai dengan diterbitkannya keputusan keberatan.
  d. apabila keputusan keberatan menyatakan terdapat pajak yang kurang atau tidak dibayar, maka atas kekurangannya dikenakan sanksi 50%. Namun bila Wajib Pajak banding, sanksi 50% tersebut tidak dikenakan.
   
12 Banding
     
  a. Wajib Pajak yang mengajukan banding, pelunasan terhadap SK Keberatan tertunda sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
  b. Dalam rangka banding, Wajib Pajak dapat meminta alasan DJP mengenai alasan ditolak atau dikabulkan sebagian pengajuan keberatannya.
  c. apabila putusan banding menyatakan terdapat pajak yang kurang atau tidak dibayar, maka atas kekurangannya dikenakan sanksi 100%.
   
13 Pembukuan atau Pencatatan
   
  Memperjelas dan mempertegas peraturan yang berkaitan dengan kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, yaitu Wajib Pajak wajib menyelenggarakan dan menyimpan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, dan menambah ketentuan bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan secara elektronik atau secara program aplikasi on-line, juga wajib menyimpan softcopy di Indonesia selama 10 tahun.
   
14. Pemeriksaan
     
  a. mempertegas dan rnemperjelas ketentuan kewenangan pemeriksa pajak untuk melakukan penyegelan terhadap barang bergerak atau tidak bergerak.
  b. tata cara pemeriksaan antara lain mengatur tentang penyampaian pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan pemberian kesempatan Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir temuan hasil pemeriksaan.
  c. penghasilan kena pajak Wajib Pajak orang pribadi dapat dihitung secara jabatan, apabila Wajib Pajak pada saat diperiksa tidak menyampaikan data-data yang diminta pemeriksa pajak.
  d. Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen, data, informasi dan keterangan lain, dalam rangka pemeriksaan pajak wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.
   
15 Akses Data Perpajakan
   
  Menambah ketentuan yang mengatur kewajiban bagi setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya untuk memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.
   
16 Pengurangan dan Pembatalan Direktur Jenderal Pajak dapat:
     
  a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
  c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
  d. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak yang dilaksanakan tanpa:
    – penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
    – pembahasan akhir dengan Wajib Pajak.
   
17 Imbalan Bunga
   
  Untuk memberikan rasa keadilan bagi Wajib Pajak, diatur bahwa atas kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat dari keputusan keberatan, putusan banding dan putusan peninjauan kembali, serta keputusan pembetulan, keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan.
   
18 Sanksi Bagi Petugas Pajak
     
  a. Mengubah ancaman sanksi bagi Petugas pajak menjadi sebagai berikut:
  b. Pegawai pajak yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  c. Pegawai Pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak diluar kewenanganya, dapat diadukan ke unit internal Departemen Keuangan.
  d. Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu paling lama 9 (sembilan) Tahun.
  e. Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya.
  f. Pegawai pajak tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
   
19. Kode Etik Bagi Petugas Pajak
   
  Menambah ketentuan mengenai Kode Etik Bagi Petugas Pajak, sebagai berikut:
  a. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak wajib mematuhi Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
  b. Pengawasan dan pengaduan pelanggaran Kode Etik Pegawai DJP dilaksanakan oleh Komite Kode Etik.
   
20. Komite Pengawas Perpajakan
   
  Dalam rangka pengawasan perpajakan, Menteri Keuangan membentuk komite pengawasan di bidang perpajakan.
   
21. Ketentuan Pidana
   
  Untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan maka ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana di bidang perpajakan perlu disesuaikan, yaitu:
  a. Wajib Pajak yang alpa tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi tidak benar, apabila dilakukan untuk yang kedua kalinya dan seterusnya, maka diancam sanksi pidana kurungan dan denda.
  b. Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan dan atau tidak menyimpan pembukuan di Indonesia;
  c. setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan, atau menggunakan, atau menerbitkan dan menggunakan, Faktur Pajak dan atau bukti pemungutan pajak dan atau bukti pemotongan pajak, bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
  d. setiap orang pada asosiasi, instansi dan lembaga pemerintah, dan pihak ketiga yang tidak melaksanakan kewajiban memberikan data dan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak, termasuk yang menyebabkan tidak terpenuhinya data dan informasi dimaksud.
  e. Bentuk ancaman sanksi pidana pajak yang sebelumnya hanya mengatur tentang pidana maksimal, beberapa ketentuan pidana pajak diubah menjadi pidana minimal dan maksimal.
   
22. Ketentuan Penyidikan
   
  Menegaskan dan menyesuaikan ketentuan yang mengatur tentang penyidikan, yaitu:
  a. Wewenang penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
  b. Penegasan wewenang bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan dalam arti yang lebih luas, yaitu penyitaan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak termasuk rekening bank, piutang, dan surat berharga, milik Wajib Pajak, Penanggung Pajak, dan atau pihak atau pihak-pihak lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
  c. Batas waktu penetapan keputusan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan oleh Jaksa Agung berdasarkan permintaan Menteri Keuangan, paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan, sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan.

 

konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: