Strategi Pengajuan Keberatan Pajak

Keberatan merupakan suatu cara yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak apabila merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga.

Sebagaimana diatur dalam UU, pengajuan keberatan merupakan proses lanjutan dari hasil pemeriksaan pajak. Setelah proses keberatan selesai dilakukan, dan WP masih ingin mencari keadilan, akan ada proses banding ke Pengadilan Pajak.

Wajib Pajak yang memutuskan untuk mengajukan keberatan harus menghitung untung ruginya terlebih dahulu. Sudah bukan rahasia bila dalam praktik berkembang pameo, ‘adalah wajib dan perlu untuk mengajukan keberatan bila jumlah SKP yang dirasa nilainya besar dan akan mengganggu eksistensi perusahaan’, terlepas dari materi sengketanya benar atau salah. Tapi bila jumlahnya dianggap tidak material, maka pengajuan keberatan ibarat besar pasak daripada tiang.

Oleh karena itu, pertimbangan untuk mengajukan keberatan atau tidak, Wajib Pajak harus memahami seluruh pernak-pernik pengajuan keberatannya. Mulai dari persyaratan formalnya, batasan yang menyertainya, serta proses penyelesaian keberatan tersebut di pihak otoritas pajak.

Persyaratan Formal

Pengajuan surat keberatan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1.

Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia

2.

Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan

3.

Satu surat keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, pemotongan pajak, atau pemungutan pajak

4.

WP telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui WP dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan

5.

Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga kecuali WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan WP (force majeur)

6.

Surat keberatan ditandatangani oleh WP, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan WP, surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Batasan Pengajuan Keberatan

Batasan pertama terkait pengajuan keberatan terkait dengan pilihan Wajib Pajak, apakah ingin mengajukan keberatan atau melakukan pembetulan SKP seperti disebut dalam Pasal 36 UU KUP.

Hal ini diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terakhir diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2007.

Ketentuan ini merupakan penegasan bahwa Wajib Pajak hanya bisa mengambil satu opsi atas penerbitan SKP yang tidak disetujui, melalui mekanisme keberatan atau mekanisme pembetulan SKP seperti disebut dalam Pasal 36 UU KUP.

Batasan kedua dalam keberatan sangat terkait dengan sanksi perpajakan berupa denda. Dalam Pasal 25 ayat (9) UU KUP disebutkan bahwa: “Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.”

Batasan keberatan terakhir adalah terkait dengan pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan lain.

Dalam Pasal 26A ayat (4) UU KUP dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 194/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa,”Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.”

Dengan kata lain pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan lain yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh WP pada saat pemeriksaan.

Proses Penyelesaian Keberatan

Dalam proses penyelesaian keberatan akan terjadi beberapa langkah:

Pertama, Dirjen Pajak akan meminta keterangan, data dan atau informasi tambahan dari WP.

Kedua, WP menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis untuk melengkapi dan atau memperjelas Surat keberatan yang telah disampaikan baik atas kehendak Wajib Pajak yang bersangkutan maupun dalam rangka memenuhi permintaan Dirjen Pajak.

Dari dua proses tersebut, Dirjen Pajak akan segera melakukan pemeriksaan (atau dikenal sebagai pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan). Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendapatkan data dan atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan.

Setelah proses pemeriksaan selesai dilakukan, pihak Dirjen Pajak akan menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir kepada WP guna memberi keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya.

Namun demikian, bila WP tidak hadir pada waktu yang ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir tersebut, proses keberatan tetap diselesaikan tanpa menunggu kehadiran Wajib Pajak. Setelah proses itu selesai, akan diterbitkanlah Surat Keputusan Keberatan.

http://konsultanpajak-aaa.comkonsultan-pajak.co.ccaris-aviantara.blogspotaviantara.multiply

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: